Sistem Pemilihan Umum – Hukum Tata Negara

1. Sistem Pemilu Mekanis dan Organis

Pemilhan umum merupakan salah satu upaya atau cara untuk menentukan pimpinan negara, pimpinan daerah dan wakil wakil rakyat yang adat duduk pada pemerintahan, maka terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Terdapat perbedaan sistem pemilihan umum antara satu dan yang lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, apakah rakyat diikutsertakan sebagai individu yang memiliki hak suara dan ikut menentukan terpilihnya seorang pimpinan atau hanya dipandang sebagai kelompok orang yang tidak memiliki hak untuk menentukan pimpinannya.

Sistem pemilu mekanis mencerminkan keikutsertaan rakyat dalam menentukan pimpinannya, karena pemerintah menganggap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih, dengan demikian dia bisa menentukan pimpinan sesuai dengan keinginan yang sudah dipertimbangkan dari hati nurani.

Sistem pemilu organis lebih menekankan kepada kelompok orang yang berada dalam suatu wilayah untuk memberikan satu suara. Kelompok tersebut harus menyepakati atau yang memiliki hak pilih hanya penyandang kekuasaan saja tanpa ada keterlibatan masyarakat atau kelompok yang ada dibawahnya.

2. Sistem Distrik dan Proporsional

Dari pembagian sistem pemilu mekanis dan organis diatas, bisa kita uraikan lagi berkaitan dengan sistem pemilu mekanis. Sistem pemilu mekanis dapat dibagi lagi menjadi Sistem Distrik dan Proporsional.

Sistem distrik biasanya dinamakan juga sebagai sistem single member constituencies atau sistem the winner,s take all. Hal tersebut terjadi karena wilayah dibagi dalam distrik – distrik pemilihan yang kita sebut dengan daerah – daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan calon pimpinan atau perwakilannya.

Sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, presentase kursi di lemabaga perwakilan dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan persentase suara pada saat pemilihan umum.